Warisan Inggris di Jawa: Uang Tunai Hingga Hoax

Sejak masa jaya leluhurnya di sepanjang abad ke-19, bangsa Inggris sudah cukup menikmati dominasinya atas konstelasi politik dunia. Dalam narasi sejarah peradaban, hal ini juga menyumbang pengaruh pada posisinya yang khas sebagai kekuatan utama imperialisme global kala itu. Dominasi itu, mula-mula, dimulai dari migrasi besar masyarakat Inggris Raya ke benua baru Amerika yang sudah dibentuk dan dibagi-bagi menjadi 13 koloni.

Singkat cerita, 13 koloni ini akhirnya gerah juga karena mesti membayar pajak kepada kerajaan Inggris. Awal Juli 1776, mereka memutuskan untuk merdeka. Diinisiasi oleh John Adams, Thomas Jefferson, dan kawan-kawan seperjuangan, Declaration of Independence ditandatangani. Secara resmi, mereka memberontak kepada raja Inggris George III, yang kala itu tak punya banyak pilihan lagi.

Peristiwa Juli 1776 ini rupanya menjadi inspirasi penting bagi masyarakat Perancis. Raja yang lalim dan pajak setinggi langit mendorong masyarakat Perancis memberontak, memulai revolusi dan meratakan Penjara Bastille. Dua peristiwa penting dalam sejarah dunia ini, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, punya efek kejut yang sangat luas. Pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai hari ini.

Baik Inggris maupun Perancis tak pernah menjadi bangsa yang sama lagi setelah dua peristiwa itu.

Bagi Perancis, kebutuhan zaman itu adalah meneruskan revolusi menjadi serangkaian pemberontakan dan pembentukan format baru Perancis modern. Negara menjadi laboratorium eksperimen dengan produk politik yang sulit diprediksi. Tetapi bagi kerajaan Inggris, lepasnya koloni Amerika justru menjadi titik tolak bagi pemuasan hasrat ekspansionis mereka. Baik secara sosial-politik maupun geografis, mereka terpaksa memusatkan seluruh perhatian ke koloni India.

Maka dimulailah sebuah cultural interface modern dengan subyek utama The British Empire.

Sukses besar di India membuat hasrat ekspansi Inggris makin menjadi-menjadi. Di Asia Tenggara, misalnya, East Indian Company (EIC)  menduduki Ceylon (Sri Lanka), Padang, Malacca, Ambon, Banda, dan kemudian Jawa. Khusus untuk yang terakhir ini, ceritanya cukup pelik.

Tak seperti di India, EIC mulanya tak punya kepentingan apapun untuk datang ke Jawa. Sebagai sesama perusahaan dagang besar, EIC tampaknya cukup menghargai posisi VOC (Verrenigde Oost Indie Compagnie) milik kerajaan Belanda yang telah lebih dulu membangun ‘dinasti’ dagang multinasional dari Batavia.

Tapi sejarah berkata lain. Dalam suasana revolusioner dan rangkaian perang Napoleonik yang berkobar nyaris di seluruh Eropa, persaingan politik antara Inggris dan Perancis di panggung dunia memaksa dua kekuatan besar itu saling berlomba menyebarkan pengaruh. Nasib buruk bagi kerajaan Belanda, invasi pasukan Napoleon ke wilayahnya memaksa Raja William V, Prince of Orange mengungsi ke Inggris untuk minta bantuan.

Melihat situasi wilayahnya yang sudah kadung diserbu tak karuan oleh pasukan Napoleon, sang raja membuat salah satu keputusan paling penting sepanjang hidupnya: memerintahkan kepada pimpinan koloni Belanda di seluruh dunia untuk menyerahkan wilayahnya kepada pasukan Inggris agar selamat dari invasi pasukan Napoleon.

Tentu saja perintah yang diatur detil dalam surat yang disebut “Kew Letters” itu punya klausul agar wilayah-wilayah tersebut dikembalikan ke Belanda setelah Perancis menghentikan invasi.

Lord Minto, Gubernur Jenderal India yang menerima perintah langsung dari London, memerintahkan pasukan untuk datang ke Jawa. Pada 4 Agustus 1811, rombongan pasukan tiba di Jawa. Sembilan ribu pasukan gabungan British-Sepoy datang ke Cilincing menumpang sejumlah seratus kapal laut besar.

Dimulailah sebuah era yang dalam narasi sejarah Indonesia disebut sebagai masa pendudukan Inggris.

Stamford Raffles didaulat menjadi letnan-gubernur di Jawa. Ia seorang administrator ulung yang masih sangat muda namun punya pengalaman penting menangani urusan-urusan EIC di Asia Tenggara. Bagi sejarawan A.J. Stockwell, Raffles adalah pegawai EIC yang sangat ambisius menjalankan perannya. Raffles ingin menyebarkan pengaruh Inggris dan menyingkirkan segala bentuk potensi perlawanan sisa-sisa kekuatan VOC Belanda di Jawa (A.J. Stockwell, 1999). Untuk tujuan itulah ia menerapkan aturan main baru di negeri Jawa.

Pertama, mencontoh kesuksesan di India, Raffles menerapkan penggunaan uang fisik sebagai alat tukar dalam perdagangan di Jawa. Tentu saja ini merupakan hal yang sama sekali baru, mengingat pemerintah Hindia Belanda maupun VOC yang bangkrut pada 1799 tak pernah menerapkan sistem itu di Jawa.

Sebagai catatan, mereka mengutamakan sistem pertukaran barang (barter) yang lebih familiar bagi para petani Jawa yang juga telah terbiasa memberikan upeti hasil tanah kepada raja-raja mereka. Inisiatif uang fisik tentu banyak sekali menemui hambatan. Selain rakyat tak terbiasa dengan polanya, sistem itu sendiri belum terkonsep dengan baik di Jawa.

Kedua, memberlakukan sistem sewa tanah. Prinsipnya, semua tanah dinyatakan sebagai milik pemerintah Inggris dan rakyat menyewa dengan membayar sejumlah pajak. Ini berbeda dengan sistem lama Belanda yang mengatur pembagian jatah hasil bumi dalam rupa upeti, tanpa adanya pembayaran pajak atas tanah.

Dua hal baru yang dilakukan Raffles di atas merupakan sesuatu sulit diterima  masyarakat Jawa. Sikap Raffles yang merasa superior sebagai bangsa berkekuatan militer dan ekonomi raksasa tentu menyinggung harga diri masyarakat Jawa. Status dan hierarki sosial Jawa jelas terancam.

Hal ini terbukti dengan gagalnya implementasi ide-ide Raffles sepanjang jabatannya. Meskipun sanggup memecah belah kekuatan raja Jawa dengan upaya membubarkan legiun Mangkunegaran, singkatnya masa pemerintahan (1811-1815) membuat Raffles tak punya cukup strategi jitu untuk dijalankan. Rencana jangka panjangnya terhambat oleh konstelasi politik global. Padahal, ia punya cita-cita panjang menyiapkan sistem transportasi di tanah Jawa dengan mambangun rute-rute kereta api serta sistem jalur lalu lintas yang mengadaptasi sistem di London dan kemudian menjadi cikal bakal stir kanan bagi kendaraan bermotor di Jawa.

Hoax Abad 19

Yang perlu diingat, keteguhan Raffles menyusun sebuah buku yang dikenal sebagai History of Java(1817) merupakan warisan paling penting dari masa pendudukan Inggris di Jawa.

History of Java diakui sebagai karya monumental dan salah satu perintis studi yang serius mengenai pulau Jawa. Di London, buku itu jadi referensi penting bagi pasukan berani mati yang bergabung dengan EIC untuk berlayar berbulan-bulan menuju dunia Timur jauh dan Asia Tenggara. Sementara itu di kalangan peneliti dan ilmuwan, History of Java menjadi sumber studi lanjut yang sangat penting.

Meski begitu, maraknya istilah hoax di di masa sekarang membuat History of Java kembali ditelaah dengan agak mendalam. Peringatan 200 tahun penerbitan History of Java pada 2017 adalah momentum penting untuk mencermati bahwa sebagian besar proses penyusunan buku itu hanya mengandalkan data mentah yang dibutuhkan Raffles. Beberapa peneliti menemukan bahwa tujuan di balik pengerjaan History of Java adalah menyusun suatu referensi komprehensif mengenai wilayah kunci di Asia Tenggara demi kepentingan Imperialis, atasan Raffles di London.

Singkat kata, proses penyusunan History of Java mengandung banyak kepentingan lain di luar kepentingan ilmiah. Jadilah ia salah satu hoax paling penting di abad ke-19.

Pada 1815, Napoleon benar-benar kalah di Waterloo. Pasukannya dihancurkan oleh Jendral Wellington, pemimpin armada Inggris yang begitu perkasa di laut maupun darat. Tahun itu, perang Napoleonik benar-benar selesai. Sesuai perjanjian, seluruh teritori kekuasaan Kerajaan Belanda yang diambil alih sementara oleh Inggris dikembalikan satu per satu (baca: Imam Bonjol Digebuk Veteran Waterloo).

Perang Napoleonik dan kekalahan Napoleon di Waterloo sekaligus juga menandai banyak hal.

Pertama, warisan dan pengaruh Perancis dalam politik dunia begitu kuat sampai ke abad ke-21. Hampir tak ada satu negara pun di dunia modern ini yang sama sekali tak merasakan pengaruh—langsung dan tidak langsung—Revolusi Perancis dan Perang Napoleonik.

Kedua, pasca 1815, dominasi Inggris sebagai kekuatan imperialis melejit ke puncak. Terbukti, sepanjang abad ke-19, dua per tiga isi dunia di bawah kekuasaan Inggris Raya. Faktor-faktor seperti kekayaan finansial, jumlah populasi, dan luas teritori menjadi indikator penting betapa periode pasca-1815 menjadi masa kejayaan imperialisme Inggris.

Dari semua itu, masyarakat Jawa sebenarnya mendapatkan keuntungan tak terduga yang kerap kali luput dari perhatian sejarawan. Sistem penggunaan uang fisik, misalnya, meskipun gagal diterapkan sebagai alat pembayaran resmi pada masa Raffles, berkembang jadi jadi tolok ukur cikal bakal modernisasi di tanah Jawa.

Yang tak kalah penting, usaha Raffles menggalakkan perdagangan mikro membuat idenya mengenai pedagang kaki lima berkembang menjadi apa yang di negara-negara Asia Tenggara Modern dikenal sebagai “Five-feet Peddler”, alias pedagang kaki lima. Sebuah usaha pemasaran barang dagangan yang sangat efektif pada masa itu dan masa-masa setelahnya.

Penulis

Tyson Tirta

Leave a Reply

Your email address will not be published.